Pertamina sebagai salah satu BUMN, usaha yang bergerak pada bidang energi terbesar di Indonesia, seolah tak pernah lepas dari sorotan. Ironisnya, meski memegang kendali hampir penuh atas distribusi BBM di Tanah Air, perusahaan ini kerap dianggap tidak efisien, bahkan sering merugi.
Sementara di lapangan masyarakat dihadapkan pada buruknya distribusi dan subsidi yang salah sasaran. Ditambah lagi menurunnya kepercayaan masyarakat dengan produk lokal dan lebih memilih SPBU swasta. Fakta di lapangan, langkanya BBM di beberapa SPBU swasta karena kehabisan stok BBM, sinyal SPBU swasta kebajiran peminat hingga kouta impornya tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar.
1. Monopoli Tanpa Jaminan Untung
Sebagai pemain utama, bahkan bisa dikatakan nyaris monopoli di sektor BBM, Pertamina seharusnya mampu menjaga stabilitas harga, distribusi, dan kualitas layanan. Namun kenyataan berkata lain. Struktur manajemen yang gemuk, birokrasi panjang, hingga dugaan keberadaan mafia migas yang membuat biaya operasional membengkak. Alih-alih menjadi perusahaan profit seperti Petronas di Malaysia, Pertamina justru terkesan terjebak dalam labirin internalnya sendiri.
2. Dalih Subsidi dan Rugi yang Berulang
Setiap kali publik mempertanyakan kinerja, alasan yang selalu muncul adalah subsidi BBM. Memang benar, Pertamina diwajibkan menjual Pertalite dan Solar dengan harga jauh di bawah harga keekonomian. Namun di balik narasi kerugian akibat subsidi, ada fakta lain yang sangat menyecewakan masyarakat. Diantaranya distribusi subsidi yang justru lebih banyak dinikmati kalangan mampu. Data menunjukkan bahwa 40% kelompok masyarakat kaya menguasai lebih dari 60% manfaat subsidi, sementara kelompok miskin justru tidak mendapat porsi sebanding.
Di SPBU, fenomena ini jelas terlihat. Jalur Pertalite untuk motor sering kali hanya satu jalur pengisian, sedangkan untuk mobil pribadi, mobil box perusahaan logistik tetap bisa mengakses BBM subsidi dengan mudah. Artinya, subsidi yang seharusnya menyasar masyarakat kecil justru dinikmati oleh mereka yang memiliki daya beli tinggi.
Perbandingan dengan Malaysia
Bandingkan dengan Malaysia. Negara ini mampu menjaga harga BBM tetap murah bukan semata karena pemerintahnya lebih dermawan, melainkan karena statusnya sebagai eksportir minyak dan keberadaan Petronas kuat, efisien, serta menjadi mesin pencetak laba bagi negara. Dividen besar dari Petronas memungkinkan pemerintah Malaysia menyubsidi RON95 secara langsung.
Indonesia berbeda. Dengan status sebagai Net Importir minyak, Pertamina justru harus menanggung biaya impor yang tinggi. Sayangnya, strategi efisiensi dan tata kelola belum mampu menutup celah inefisiensi dan dugaan kebocoran yang sering disebut-sebut sebagai permainan mafia migas.
Kritik Untuk Pertamina
Pertamina sering berdalih soal beban subsidi, padahal masalah utamanya lebih dalam. Seperti inefisiensi, manajemen gemuk, dan distribusi subsidi yang salah sasaran. Jika kondisi ini terus berkelanjutan, maka rakyat akan terus menanggung dua kerugian sekaligus. Harga BBM yang tidak stabil serta uang negara bocor ke orang kaya lewat jalur subsidi tidak tepat sasaran.
Reformasi Pertamina seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pembenahan manajemen, transparansi pengadaan impor, hingga digitalisasi distribusi BBM agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Tanpa langkah yang jelas, maka Pertamina hanya akan menjadi BUMN beban negara. Dibutuhkan seseorang yang berani merubah seluruh lini bisnis Pertamina, seperti contoh yang dilakukan dahulu oleh Ignasius Djonan dalam reformasi KAI.